PELITA RAKYAT

PELITA RAKYAT

Selasa, 17 November 2026

H.Karno Sirlani S.Pd Ketua Harian PP PABPDSI, Gaspol Kuat Persiapan Harlah PABPDSI Ke 6 di Kota Batu, Jawa Timur


JAKARTA, PELITA RAKYAT- Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) melakukan persiapan HUT ke 6 yang akan digelar di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, pada 24-25 November 2026 mendatang. Kegiatan nasional ini mendapat dukungan dari Kemendagri, Kemendes, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dalam HUT PABPDSI tersebut direncanakan terfokus pada pengisian tiga pelaksanaan kegiatan prioritas diantaranya adalah ;

1. Penandatanganan MoU DPP PABPDSI dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
2.Launching Sekolah BPD Indonesia disertai dengan demonstrasi singkat ngaji Desa. 
3.Pelantikan Satgas Bersinar se-Provinsi Jawa Timur disertai dengan deklarasi komitmen, penyampaian roadmap, penyerahan apresiasi dan foto delegasi.

Dalam keterangannya Ketua Harian DPP PABPDSI mengutarakan tentang  penandatanganan MoU PABPDSI dengan BPJS mengatakan bahwa, "Kerja sama antara PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) dengan pihak BPJS (baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan) umumnya dilakukan untuk memperjuangkan dan memastikan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai daerah terlindungi oleh program jaminan sosial, " ujar Ketua Harian PP PABPDSI sekaligus sebagai Tim Perumus SBI dan Satgas Desa Bersinar, H Karno Sirlani.pada Awak Media (17/11/2026).

Sedangkan terkait mengenai launching Sekolah BPD dengan program forum digital ngaji Desa Ketua Harian PABPDSI sekaligus Tim Perumus SBI dan Satgas Desa menuturkan.

"Program ini menargetkan peningkatan kompetensi sekitar 330 ribu hingga 530 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia. Materi berfokus pada tata kelola pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, fungsi pengawasan, serta etika kelembagaan, " tutur Karno.

Lanjutnya, " Melalui platform pembelajaran digital bernama Ngaji Desa, anggota BPD mendapatkan akses kelas tematik dan pembaruan informasi regulasi desa secara daring. Forum ini melengkapi sistem pembelajaran tatap muka agar lebih inklusif dan terjangkau, " imbuhnya.

Sementara mengenai penandatanganan MoU BNN dengan PABPDSI serta pelantikan Satgas Bersinar Tim Perumus menjelaskan bahwa.

"Pelantikan Satgas Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan kegiatan pembentukan dan pengukuhan satuan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang dibentuk di berbagai daerah, sekolah, maupun tingkat Desa/Kelurahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pemerintah setempat, " pungkas Ketua Harian PABPDSI, H Karno Sirlani.

 
Profil PABPDSI

Diketahui bahwa, PABPDSI adalah singkatan dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, sebuah organisasi wadah berhimpun bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah di Indonesia.Yang didirikan pada 25 November 2020 di Puncak/Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Dengan Ketua Umum: Fery Radiansyah, S.T. PABPDSI berazazkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bersemboyan: "Bersatu, Berjuang, Bermartabat".

PABPDSI bertujuan dan memiliki fungsi utama: 

1, Menjadi mitra pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kapasitas serta sumber daya manusia (SDM) anggota BPD.
2. Menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan advokasi untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa.
3. Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga (seperti BNN untuk program Desa Bersinar, Badan Gizi Nasional, dan lain-lain).

Target PABPDSI Bentuk Sekolah BPD Indonesia

Sekolah BPD Indonesia (SBI) merupakan program pendidikan dan peningkatan kapasitas terstruktur yang digagas oleh Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI). Program ini dirancang untuk membekali sekitar 530 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia agar lebih profesional dan optimal dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa.

Konsep Strategis, Kurikulum, Silabus, dan Modul Sekolah BPD Indonesia (SBI) yang diprakarsai PABPDSI telah memperoleh validasi akademik dari para narasumber dan pembimbing, serta dinyatakan layak menjadi acuan tahap implementasi.

Validasi tersebut dituangkan dalam lembar persetujuan bertanggal 16 November 2026, setelah proses pembahasan dan penyempurnaan Buku Induk SBI melalui forum di IPDN Jatinangor.

Ini bukan akhir perjuangan, melainkan langkah menuju pembelajaran BPD yang lebih terarah, berjenjang, berbasis praktik, dan berkelanjutan.

Adapun jenjang kurikulum pembelajaran sistem pendidikan SBI terbagi menjadi tiga tingkatan kompetensi:

-BPD Muda: Berfokus pada orientasi dasar (kedudukan, fungsi, administrasi, musyawarah desa, dan kemitraan).
-BPD Madya: Mendalami kompetensi teknis (analisis dokumen perencanaan, anggaran, laporan, dan pengawasan).
-BPD Utama: Penguatan kepemimpinan strategis (fasilitasi musyawarah, negosiasi, mediasi, dan pemanfaatan data).

Sistem penyelenggaraan SBI menggunakan model pelaksanaan berbasis pada tingkat Kecamatan untuk efisiensi biaya dan penyesuaian waktu kerja anggota BPD, dengan rencana pilot project di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.


Kamis, 12 November 2026

Serahkan Surat Pernyataan Berhenti, Wakil Presiden Gibran Menghadap Langsung Presiden Prabowo ke Istana Merdeka


JAKARTA, PELITA RAKYAT - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/ 2026).

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke Daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. 

Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut.

Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden RI, Prabowo Subianto


(RED) PR


Minggu, 08 November 2026

LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Pelaku Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Negeri Berharga Fantastis


JAKARTA, PELITA RAKYAT - Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.


NARASI PRESS RELEASE LPKN
JAKARTA, 8 November 2026

 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Jumat, 06 November 2026

Seminar Nasional di FKH Unud, Wamen Viva Sebut, Dari 65 Proposal Kawasan Transmigrasi, Baru Tiga Yang Dikabulkan


BALI, PELITA RAKYAT - "Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) Saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi, setelah melalui proses itu, sekarang kita bisa bertemu lagi", ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Ungkapan alumni FKH Unud itu disampaikan saat dirinya menjadi keynote speech Seminar Nasional di Badung, Bali, (6/11/2026). 

Dalam seminar dengan tema 'Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia Dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health' hadir Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, FKH dari berbagai perguruan tinggi, pelaku usaha pakan dan obatan-obatan hewan, dan mahasiswa.

Dalam paparan,Viva Yoga mengungkap ada 65 proposal dari berbagai Kabupaten dan Kota di luar Jawa yang menginginkan dibukanya kawasan transmigrasi baru. Di antara keinginan dibukanya kawasan baru agar di Kabupaten itu tidak ada wilayah yang terisolasi. 

"Juga ada aktivitas ekonomi dan sosial", ujarnya.

Dari sekian proposal yang disepakati oleh Kementerian Transmigrasi baru di Kota Batam, Kepulauan Riau dan salah satu kabupaten di Sulawesi yang dikabulkan.

"Di Kota Batam kawasan itu adalah Barelang", ungkapnya.

Ketika kawasan baru di buka di Sulawesi, Bupati setempat gembira sebab akses menuju ke sana menjadi terjangkau. Sebelumnya lebih mahal daripada ke Jakarta. Membuka kawasan baru juga harus berdasarkan di sana ada potensi ekonomi.

 "Tanpa itu Kita tidak akan buka", paparnya. "Hal demikian ditekankan sebab orientasi transmigrasi saat ini bukan sekadar memindahan penduduk namun pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Transmigrasi dikatakan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu saat ini masih diminati masyarakat.

"Ada 10.000 kepala keluarga mendaftar menjadi transmigran", ungkapnya. "Program ini belum disosialisasikan, bila disosialisasikan peminatnya akan lebih melimpah", tambahnya.

Dari program transmigrasi sejak tahun 1950, tercatat ada 2,2 juta transmigran atau 9,2 juta jiwa bersama keluarga mereka. 

"Transmigran sekarang tidak hanya dari Jawa dan Bali namun juga dari Lampung", ucapnya.

Kepada peserta seminar, Viva Yoga mengatakan saat ini pemerintah telah sukses dalam program swasembada pangan.

"Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan ini sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan", tutur mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.

Ketika swasembada beras sudah tercapai, menurut Viva Yoga saatnya mendorong swasembada atau kecukupan kebutuhan protein hewani. Jalan menuju ke sana telah dilakukan oleh pemerintah dengan membangun kampung nelayan merah putih dan peningkatan budidaya air tawar.
 
"Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini", ujar mantan Presidium MN KAHMI itu.

Dalam keinginan untuk swasembada protein hewani diharap FKH berkontribusi. Empat belas FKH yang tersebar di berbagai kampus didorong mengambil peran.

Berdasarkan datang komoditas daging sapi/kerbau kebutuhan nasional mencapai 794,29 ribu ton. Sedang produksi kesediaan hanya 421,21 ribu ton. Kebutuhan susu nasional sebanyak 4,7 juta ton, kesediaan 820,87 ribu ton (2025). Sedang untuk daging ayam ras dan telur, Indonesia surplus.

"Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat Kita impor", kata Viva Yoga. "Defisit kebutuhan protein hewani dari daging sapi dan susu inilah yang menjadi tantangan dan peluang bagi FKH."

Dirinya berharap Indonesia bisa seperti New Zealand. "Di Indonesia lahannya lebih luas dari pada New Zealand dan Kita juga punya savana, " terangnya. 

Kementerian Transmigrasi yang memiliki lahan selua 3,1 juta Ha inilah yang akan dikolaborasikan untuk mendukung program swasembada protein hewani.

"Untuk merealisasikan swasembada protein hewani perlu disinergikan dengan berbagai pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pihak swasta, FKH, bahkan mitra dari luar negeri, " pungkas Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. 

Dalam hal ini Kementerian Transmigrasi berencana bersinergi dengan FKH Unud dengan mengelola lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi peternakan modern sapi yang unggul, sehat, dan produktif.



(Wayan) PR

Rabu, 04 November 2026

LSM LPKN Kecam Prilaku Liar Dan Ilegal Para Jenderal Sadap Presiden : 'BPK Audit Total, APH Bongkar Aktor Intelektualnya! '


JAKARTA,  PELITA RAKYAT - Sebagai Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), saya tidak hanya melihat kasus ini dari sisi hukum pidana, tapi saya melihatnya dari sisi "KEUANGAN NEGARA DAN KEJAHATAN ANGGARAN."

Jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden RI, para Menteri dan rekan-rekan Media oleh sejumlah oknum Jenderal, maka ada TIGA PERTANYAAN BESAR yang wajib dijawab di hadapan rakyat.

1. DARI SISI LEGALITAS: INI 100% ILEGAL DAN INKONSTITUSIONAL
Mari kita bedah secara hukum.
Penyadapan yang legal di negara ini hanya bisa dilakukan oleh APARAT PENEGAK HUKUM untuk kepentingan penyidikan tindak pidana berat, dan itupun WAJIB ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Itu diatur jelas dalam UU ITE Pasal 31, UU Telekomunikasi, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010.

Pertanyaan saya: Apakah ada izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menyadap Presiden RI sebagai Kepala Negara? Apakah ada izin untuk menyadap para Menteri aktif? JAWABANNYA PASTI TIDAK ADA!.

Jika tidak ada izin pengadilan, maka ini adalah "PENYADAPAN ILEGAL, PENYADAPAN LIAR, DAN KEJAHATAN SERIUS!". Ini bukan operasi intelijen, ini adalah kejahatan. Presiden adalah objek vital negara yang justru harus dilindungi oleh intelijen, bukan malah menjadi target intelijen.

2. DARI SISI KEUANGAN NEGARA: DARI MANA DANANYA? JANGAN-JANGAN PAKAI UANG RAKYAT!

Ini yang menjadi fokus utama LSM LPKN."Operasi penyadapan skala besar, dengan target Presiden, banyak Menteri, dan puluhan media, membutuhkan alat canggih, server, tim khusus, dan biaya operasional yang tidak kecil. Angkanya bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah."

Pertanyaan keras LSM LPKN : "ALAT SADAP ITU DIBELI PAKAI ANGGARAN APA? OPERASIONALNYA DIBIAYAI DARI POS MANA?

Jangan-jangan ini menggunakan dana APBN? Jangan-jangan menggunakan dana Operasional Intelijen, dana Pengamanan, atau dana Pemeliharaan Alutsista yang diselewengkan? Jika benar menggunakan APBN, maka ini adalah "KORUPSI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, DAN PENGKHIANATAN TERHADAP UANG RAKYAT!".

Uang rakyat yang seharusnya untuk makan bergizi gratis, untuk sekolah, untuk subsidi, malah dipakai untuk menyadap Presiden yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ini biadab!

Oleh karena itu, LSM LPKN secara resmi akan melayangkan surat kepada BPK RI dan Komisi XI DPR RI untuk melakukan "AUDIT FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF" terhadap anggaran intelijen dan anggaran operasional di institusi yang diduga terlibat dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

3. DARI SISI AKTOR INTELEKTUAL: "TIDAK MUNGKIN GERAKAN SENDIRI".

Saya Irwan Awaluddin, SH, dengan pengalaman saya, sangat yakin: 'Operasi sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu-dua oknum jenderal yang bekerja sendiri. Pasti ada DALANG, ada AKTOR INTELEKTUAL, ada SPONSOR di belakangnya."

Untuk apa mereka menyadap Presiden? Untuk apa mereka menyadap Menteri? Tujuannya hanya satu: "UNTUK MENGENDALIKAN KEBIJAKAN, UNTUK MENYANDERA KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN UNTUK MENJUAL INFORMASI STRATEGIS NEGARA!".

Siapa yang diuntungkan jika Presiden lemah dan tersandera? Siapa yang diuntungkan jika para Menteri takut bicara karena merasa disadap? Jawabannya adalah kelompok oligarki, kelompok pemburu rente, dan kelompok yang ingin negara ini tetap bisa mereka stir dari belakang.
Ini bukan lagi pelanggaran etik, ini adalah "MAKAR HALUS TERSELUBUNG!".

"TUNTUTAN TEGAS LSM LPKN!".

1.  "Presiden harus memerintahkan Audit Total": Perintahkan BPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana pembelian dan operasional alat sadap ilegal tersebut. Sita alatnya.

2.  "Bongkar Aktor Intelektualnya": Tangkap bukan hanya operator di lapangan, tapi tangkap dalangnya. Siapa jenderal yang memerintahkan? Siapa pihak sipil / pengusaha yang membiayai? Ini harus dibuka terang-benderang ke publik.

3.  "Pidanakan dengan Pasal Berlapis": Jangan hanya kode etik. Gunakan UU Penyadapan Ilegal, UU Keuangan Negara (Korupsi APBN), dan UU Keamanan Negara.

LPKN akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dipakai untuk mengkhianati rakyat itu sendiri.


PERNYATAAN SIKAP RESMI KETUA UMUM LSM LPKN. No: 01/PS-LPKN/XI/2026
Jakarta, 4 November 2026


Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN).




POSTINGAN UNGGULAN

H.Karno Sirlani S.Pd Ketua Harian PP PABPDSI, Gaspol Kuat Persiapan Harlah PABPDSI Ke 6 di Kota Batu, Jawa Timur

JAKARTA , PELITA RAKYAT - Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) melakukan persiapan HUT ke...

POSTINGAN Ter UP-DATE

PELITA RAKYAT ONLINE

PELITA RAKYAT ONLINE

POSTINGAN DAERAH

PELITA RAKYAT ONLINE

PELITA RAKYAT ONLINE

POSTINGAN NASIONAL