Sorotan SMSI Terkait TP2D Kabupaten Bekasi, Seberapa Pentingkah Peran Pers Dalam Tim Pembangunan Daerah?

KABUPATEN  BEKASI, PELITA RAKYAT — Wacana keterwakilan tokoh pers dalam struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi mengemuka sebagai salah satu gagasan strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Keberadaan tokoh pers yang memiliki kompetensi, pengalaman investigasi, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan sosial dinilai dapat memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan, sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dengan pengambil kebijakan. Minggu, (1/11/2026). 

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bersama anggota dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Cikarang, sebagaimana materi keterangan yang disampaikan untuk pemberitaan.

Menurut Doni Ardon, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D merupakan langkah progresif yang patut dipertimbangkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Pengawal Pembangunan

Doni Ardon menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan kontrol sosial, menyampaikan informasi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Contoh jika Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang biasanya diisi oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional, maka pelibatan keterwakilan insan (tokoh) pers merupakan langkah terobosan yang bisa dilakukan kepala daerah untuk memperkuat akses informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Doni Ardon.
Menurutnya, pengalaman insan pers dalam melakukan peliputan, investigasi, dan pengawasan lapangan dapat menjadi modal penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat Pembangunan Daerah.

Pers juga mempunyai jaringan informasi yang luas hingga tingkat masyarakat bawah, sehingga mampu mendeteksi keluhan publik, ketimpangan pelayanan, persoalan infrastruktur, hingga indikasi penyimpangan kebijakan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Doni Ardon menilai bahwa pelibatan tokoh pers dapat membantu memperkuat keterbukaan informasi mengenai program pembangunan dan pelaksanaan APBD. Namun, kehadiran tokoh pers tidak boleh semata-mata dijadikan instrumen untuk membangun citra positif pemerintah daerah.

Seleksi Harus Objektif, Bukan Berdasarkan Kedekatan Politik

Doni Ardon mengingatkan bahwa penunjukan tokoh pers dalam TP2D harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terukur. Keterwakilan tersebut tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal dengan kepala daerah, kepentingan kelompok, maupun hubungan politik tertentu.

"Kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi pers resmi setempat untuk merekomendasikan anggotanya yang independen dan berintegritas," tegas Doni Ardon.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan mekanisme seleksi yang mengutamakan rekam jejak profesional, kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik.

Meski demikian, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum, dasar pembentukan, kewenangan, dan kebutuhan organisasi tim tersebut.

                        
Tanpa Pers, TP2D Kabupaten Bekasi Seperti Berjalan di Ruang Gelap Gulita 

               
Sementara Wakil Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi Bidang Keorganisasian, Irwan Awaluddin menilai keberadaan TP2D adalah langkah maju yang harus didukung. Namun ia mempertanyakan belum dilibatkannya unsur Pers secara kelembagaan dalam struktur tim yang beranggotakan 18 tokoh tersebut.

"Bupati Bekasi membentuk TP2D dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, ahli hukum, hingga buruh. Ini komposisi yang hebat. Tapi ada satu unsur yang terlewat dan ini sangat vital, yaitu Pers. Padahal TP2D ini ingin mempercepat pembangunan, ingin jadi mata dan telinga Bupati," ujar Irwan Awaluddin di Tambun, (1/11).

Berdasarkan data yang dihimpun, TP2D Kabupaten Bekasi dibentuk melalui Surat Undangan Setda No. 000.7.3/9032/PEM-SETDA/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 dan penyerahan SK pada 16 Oktober 2026 di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, Cikarang Pusat. Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik, S.E., M.Si., Ph.D., menyatakan timnya bekerja kolektif memberikan saran tindak, rekomendasi dan masukan langsung kepada Kepala Daerah tanpa mengambil alih fungsi pengawasan Perangkat Daerah, dengan target ambisius mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen melalui optimalisasi APBD dan investasi swasta.

Irwan menguraikan 5 poin urgensi mengapa Pers wajib masuk dalam TP2D:

1. Fungsi Jembatan Aspirasi yang Paling Riil

TP2D diminta aktif memantau pelaksanaan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Irwan, tidak ada instrumen penyerap aspirasi yang lebih cepat dari Pers.

"Setiap hari, anggota SMSI Kabupaten Bekasi yang terdiri dari puluhan media siber menerima puluhan aduan warga, dari jalan rusak di Pebayuran dan banyak wilayah lainnya, banjir di Tambun Utara dan  Babelan, hingga sulitnya perizinan UMKM di Cikarang. Data ini riil, terverifikasi, dan by name by address. Jika Pers ada di dalam TP2D, data aspirasi itu bisa langsung jadi bahan rekomendasi, bukan sekadar laporan seremonial," tegasnya.

2. Kontrol Publik dan Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan

Belakangan, publik menyoroti isu rekrutmen TP2D yang dinilai senyap dan kekhawatiran tumpang tindih fungsi dengan Inspektorat dan DPRD. Irwan menilai, keberadaan Pers di dalam akan membuat TP2D lebih akuntabel.

"TP2D ini bekerja sukarela tanpa honor, semangat pengabdian yang luar biasa. Tapi justru karena sukarela dan dekat dengan kekuasaan, potensi konflik kepentingan dan isu liar pasti ada. Jika ada Pers di dalam, semua SOP dan Tata Tertib yang sedang disusun TP2D bisa dikomunikasikan secara terbuka. Pers menjaga marwah TP2D agar tidak menjadi tim elitis yang jauh dari rakyat," kata Irwan.

3. Penerjemah Bahasa Birokrasi ke Bahasa Rakyat

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen, investasi yang wajib libatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, adalah bahasa birokrasi yang sulit dipahami rakyat.

"Ketua TP2D bicara soal investasi dan kekuatan pengusaha lokal. Itu konsep bagus. Tapi bagaimana rakyat di kampung mengerti? Peran Pers-lah yang mengubah rekomendasi teknis TP2D menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat ikut mengawal. Tanpa komunikasi publik yang baik, percepatan pembangunan hanya akan jadi jargon di atas kertas," ujarnya.

4. Amanat Undang-Undang Pers

Irwan mengingatkan, Pers bekerja dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi sebagai kontrol sosial, pendidikan, dan informasi. Mengabaikan Pers dalam percepatan pembangunan sama dengan mengabaikan pilar demokrasi keempat.

"Di era keterbukaan informasi ini, tidak ada lagi pembangunan yang bisa dilakukan secara eksklusif. Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja adalah seorang dokter, beliau pasti paham pentingnya diagnosa yang akurat. Diagnosa pembangunan yang akurat itu datang dari lapangan, dan Pers adalah yang setiap hari berada di lapangan," tutur Wakil Ketua SMSI yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis Pers Bekasi.

5. Menjaga Kondusifitas Menuju Bekasi yang Lebih Maju

Dengan kondisi politik Kabupaten Bekasi yang dinamis, kehadiran Pers di dalam TP2D akan menjadi penyeimbang dan pendingin suasana.

"Kami tidak meminta jabatan. Kami dari SMSI Kabupaten Bekasi menawarkan diri sebagai mitra kritis dan konstruktif. Kami ingin TP2D ini sukses. Kami ingin  Bupati Bekasi sukses membawa Bekasi ke pertumbuhan 7 persen. Tapi kesuksesan itu butuh dukungan komunikasi publik. Libatkan kami, jangan tinggalkan kami," pungkas Irwan.

Irwan menegaskan, SMSI Kabupaten Bekasi siap jika diminta memberikan masukan resmi atau bahkan mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama dalam rapat-rapat TP2D sebagai unsur komunikasi publik.

"Kami tunggu undangan diskusi dari Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik. Mari kita duduk bersama. Demi Kabupaten Bekasi yang lebih transparan, lebih cepat membangun, dan lebih berpihak kepada rakyat," tutupnya.

(Iwan Joggie) PR

Menyambut Hari Sumpah Pemuda, Pemdes Tridaya Sakti Menggelar Turnamen Futsal Pemuda Antar Rw di GOR Desa

KABUPATEN BEKASI, PELITA RAKYAT - Desa Tridaya Sakti menggelar Turnamen Futsal dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2026 serta mempererat tali silaturahmi antar pemuda se Desa Tridaya Sakti yang berlokasi di Gelanggang Olah Raga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (24/10/2026).

Dalam sambutannya PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi Skm. Msi mengapresiasi sepenuhnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan turnamen Futsal menyambut hari Sumpah Pemuda dengan hal yang positif. 

"Pesan saya ada tiga, pertama jaga sportifitas, nantinya pada saat main ada aturan-aturan yang dibuat oleh panitia.. jaga sportifitas,. Yang kedua jaga keamanan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada ini ada itu yang mengganggu terlaksananya acara kita semua, " ujar Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi dalam pembukaan turnamen Futsal antar pemuda se-Desa Tridaya Sakti.

Lanjutnya, " Yang terakhir pesan saya adalah.. Sampah, kita harus menjaga lingkungan kita ini, Desa Tridaya Sakti biar bersih. Jadi artinya setelah main ataupun apa .. jaga terhadap lingkungan , jaga terhadap kebersihan lingkungan," imbuhnya. 

"Setuju gak, " teriak PJ Desa Tridaya Sakti tertuju kepada semua hadirin dan para pemain yang hadir dalam turnamen tersebut, sontak disambut teriakan bersama, " Setujuuuu, " teriak semua yang hadir di lokasi tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi turnamen Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti oleh PJ Desa Tridaya Sakti. 

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim acara pertandingan Futsal antar Rw ini resmi saya buka, " tegas PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi, dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan dan teriakan serentak para hadirin di lapangan Futsal.

Kegiatan dilanjutkan oleh penyampaian dari Babinkamtibmas dan Babinsa terkait keamanan dan ketertiban serta penyampaian dari Ketua Panitia Acara bersama Ketua Karang Taruna Desa Tridaya Sakti. 

Acara dilanjutkan dengan Kick-off yang dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti menandakan awal pertandingan Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti dimulai yang kemudian dilanjutkan langsung dengan pertandingan perdana antara pemain Futsal Rw 14 melawan Rw 17 yang menghasilkan skors 1-1 (Draw). 

Sebagai Ajang Silaturahmi Para Pemuda

Disisi lain Ketua Panitia Acara, Rendi Aristiawan menuturkan bahwa, turnamen tersebut selain menyambut peringatan hari Sumpah Pemuda, namun juga sebagai ajang silaturahmi guna mempererat tali persatuan pemuda Tridaya Sakti.

"Yang mengikuti ikon ini ada tujuh belas Rw yang berlokasi di Tridaya Sakti, yang diikut sertakan hanya laki-laki dari tujuh belas Rw ini, tujuan kita bukan menang atau kalah, tujuan kita untuk mempersatukan sebagai anak muda dari Rw 01 sampai Rw17, sebagai ajang silaturahmi anak muda se-Desa Tridaya Sakti," ungkap Rendi Aristiawan kepada Awak Media usai seremonial Kick-off dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti.

 
Ketua Panitia  juga menjelaskan terkait mengenai hadiah yang diraih bagi para peserta turnamen Futsal maupun suporter dan lainnya. 

"Winner juara satu hadiahnya Rp 700 ribu beserta tropy, juara kedua Rp 500 ribu beserta tropy dan juara tiga Rp 350 ribu beserta tropy,  kita tidak ada juara harapan tapi ada Best Player, Top Scors sama Best Supporter akan dapat hadiah dari kita berikut piagam, " beber Ketua Panitia.

 
"Pertandingan untuk penyisihan ini 10X2  jadi 20 menit,  nah besok hari minggu kita adakan semi final sampai final, nah itu waktunya lebih lama, " Imbuhnya.

Ketua Panitia juga menghimbau kepada para Pemuda se -Desa Tridaya Sakti agar senantiasa bersifat kritis serta semangat untuk berjuang dan pantang menyerah.

"Ayo para pemuda, kita tetap menjadi pemuda yang kritis dan aktif, jangan menjadi pemuda yang pasif. Terus semangat kobarkan api-api semangat juang dengan pantang menyerah, " pungkas Rendi Aristiawan.

Kegiatan tersebut berjalan cukup meriah serta aman dan kondusif, dihadiri oleh PJ Desa Tridaya Sakti beserta jajaran, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, para tokoh pemuda, para simpatisan dan masyarakat setempat.

(Iwan Joggie) 

Ketum Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara : 'Selamat & Sukses" Atas Dilantiknya Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja

KABUPATEN BEKASI, PELITA RAKYAT - Kami Keluarga Besar Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) di seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Asep Surya Atmaja atas dilantiknya sebagai "Bupati Bekasi Dalam Sisa Masa Jabatan 2025-2030", Bekasi, 23 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM LPKN, sebagai bentuk penghormatan, dukungan moral, dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran LPKN se-Nusantara, saya mengucapkan Selamat dan Sukses kepada sahabat, saudara kami, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Pelantikan ini adalah momentum bersejarah, bukan hanya bagi Bapak Bupati, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Irwan Awaluddin, S.H., dalam keterangan resminya.

Irwan Awaluddin S.H. menegaskan bahwa, sosok Dr. Asep Surya Atmaja adalah figur pemimpin yang visioner, berintegritas, berpengalaman dalam birokrasi, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Kriteria pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lumbung pangan, dan penyangga utama Ibukota, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami di LPKN meyakini, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, Kabupaten Bekasi akan mampu mewujudkan cita-cita "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Menjadi kabupaten yang mandiri, berwibawa, makmur, dan menjadi barometer tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum LSM LPKN yang dikenal tegas dalam mengawal keuangan negara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi, LSM LPKN siap menjadi mitra kritis, mitra strategis, dan mitra pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. LPKN akan terus mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Selamat mengemban amanah mulia dari rakyat, Pak Bupati. Amanah ini adalah titipan yang berat, namun kami yakin di tangan Bapak, Bekasi akan semakin bersinar. LPKN berdiri bersama rakyat dan bersama Bupati untuk membangun Bekasi yang lebih gemilang," tutup Ketua Umum LSM LPKN.

Tentang LSM LPKN

Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawalan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Hormat Kami, Bekasi, 23 Oktober 2026.

(Irwan Awaluddin, S.H) 
Ketua Umum LSM LPKN
(Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara)

Sumber : Humas DPP LSM LPKN
[Nomor HP/WA 081210611958]

Diduga Menolak Dikonfirmasi Wartawan Karena Jelek, Kadin LH Kab.Bekasi Menghina Pimred Post Keadilan Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, PELITA RAKYAT — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) PR

Kick Off Liga Desa 2026-2027, PABPDSI Mendukung Program Pemerintah Pro-Rakyat : Pempus Bantu Kuatkan Organisasi

BANDUNG, PELITA RAKYAT - Launching Hari Desa Nasional 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026–2027 menjadi momentum memperkuat peran Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Acara diadakan di Lapangan Panglejar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. pada Sabtu, (10/10/2026).

Hal tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, tentang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Liga Desa diselenggarakan selama empat bulan dan akan diikuti lebih dari 20.000 tim untuk memperebutkan juara pertama. Sebanyak Rp100.000.000 disiapkan sebagai hadiah dengan tambahan Rp150.000.000 dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan Liga Desa 2026-2027 menjadi pertandingan dengan peraturan ketat dan adil yang hanya bisa diikuti warga asli Desa.

"Tidak ada pemain naturalisasi, tidak ada pemain bayaran. Jadi minimal 2 tahun ber-KTP Desa itu. Enggak boleh pemain cabutan jadi murni dari Desa, oleh Desa, untuk Desa," tegas Yandri Susanto saat Launching Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026-2027 di Lapangan Panglejar Cisomang Barat, Cikalong Wetan, Bandung Barat pada Sabtu (10/10/2026).

Sementara Bupati Bandung Barat  berharap Liga Desa menjadi momen untuk menyulut semangat masyarakat Desa dalam memajukan Desa. Tidak terbatas pada pertumbuhan angka ekonomi namun juga peningkatan kualitas SDM dalam hal ini olahraga.

"Liga Desa bukan hanya tentang pertandingan dan perebutan piala tapi menumbuhkan sportivitas, menemukan potensi Atlet Desa, meningkatkan semangat olahraga untuk masyarakat Desa, dan meningkatkan rasa bangga pada Desa masing-masing," kata Bupati Ritchie Ismail.

PABPDSI Dukung Berbagai Program Pemerintah Pro-Rakyat

Disisi lain Ketua Harian pengurus pusat PABPDSI, H Karno Sirlani mengutarakan bahwa, PABPDSI sebagai wadah berhimpun anggota BPD seluruh Indonesia mengapresiasi kepada Pemerintah Pusat terutama kepada menteri Desa untuk terus berusaha serius memperhatikan Desa dengan program program nyata untuk membangkitkan Desa. 

"PABPDSI Akan terus mendukung berbagai program yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Desa. Sebab bagaimanapun juga Pemerintah Desa merupakan ujung tombak bagi Pemerintah Pusat dan kepanjangan tangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, " ujar H Karno Sirlani. 

Lanjutnya, " PABPDSI juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan dan mendukung penuh serta menguatkan organisasi seperti perhimpunan BPD ini yang Notabene memiliki akses dan jaringan langsung dalam menyentuh masyarakat tanpa sekat dan batas. Agar berbagai aspirasi masyarakat selain dapat terakomodir juga dapat terimplementasikan secara optimal, " pungkas Ketua Harian PABPDSI. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail, serta para pimpinan organisasi Desa tingkat pusat.

Diketahui bahwa, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menjadi undangan khusus pada kegiatan tersebut, Fery radiansah ( Ketua Umum PABPDSI) , H. Karno Sirlani ( ketua Harian PABDSI) beserta seluruh pengurus PABPDSI Provinsi Jabar, pengurus Daerah se-Jabar, dan bahkan para pengurus PABPDSI Kecamatan se-Jawa Barat.

(Iwan Joggie)  PR