.jpeg)
JAKARTA, PELITA RAKYAT- Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) melakukan persiapan HUT ke 6 yang akan digelar di Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, pada 24-25 November 2026 mendatang. Kegiatan nasional ini mendapat dukungan dari Kemendagri, Kemendes, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam HUT PABPDSI tersebut direncanakan terfokus pada pengisian tiga pelaksanaan kegiatan prioritas diantaranya adalah ;
1. Penandatanganan MoU DPP PABPDSI dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2.Launching Sekolah BPD Indonesia disertai dengan demonstrasi singkat ngaji Desa.
3.Pelantikan Satgas Bersinar se-Provinsi Jawa Timur disertai dengan deklarasi komitmen, penyampaian roadmap, penyerahan apresiasi dan foto delegasi.
Dalam keterangannya Ketua Harian DPP PABPDSI mengutarakan tentang penandatanganan MoU PABPDSI dengan BPJS mengatakan bahwa, "Kerja sama antara PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) dengan pihak BPJS (baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan) umumnya dilakukan untuk memperjuangkan dan memastikan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai daerah terlindungi oleh program jaminan sosial, " ujar Ketua Harian PP PABPDSI sekaligus sebagai Tim Perumus SBI dan Satgas Desa Bersinar, H Karno Sirlani.pada Awak Media (17/11/2026).
Sedangkan terkait mengenai launching Sekolah BPD dengan program forum digital ngaji Desa Ketua Harian PABPDSI sekaligus Tim Perumus SBI dan Satgas Desa menuturkan.
"Program ini menargetkan peningkatan kompetensi sekitar 330 ribu hingga 530 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia. Materi berfokus pada tata kelola pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, fungsi pengawasan, serta etika kelembagaan, " tutur Karno.
Lanjutnya, " Melalui platform pembelajaran digital bernama Ngaji Desa, anggota BPD mendapatkan akses kelas tematik dan pembaruan informasi regulasi desa secara daring. Forum ini melengkapi sistem pembelajaran tatap muka agar lebih inklusif dan terjangkau, " imbuhnya.
Sementara mengenai penandatanganan MoU BNN dengan PABPDSI serta pelantikan Satgas Bersinar Tim Perumus menjelaskan bahwa.
"Pelantikan Satgas Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan kegiatan pembentukan dan pengukuhan satuan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang dibentuk di berbagai daerah, sekolah, maupun tingkat Desa/Kelurahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pemerintah setempat, " pungkas Ketua Harian PABPDSI, H Karno Sirlani.

Profil PABPDSI
Diketahui bahwa, PABPDSI adalah singkatan dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, sebuah organisasi wadah berhimpun bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah di Indonesia.Yang didirikan pada 25 November 2020 di Puncak/Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.
Dengan Ketua Umum: Fery Radiansyah, S.T. PABPDSI berazazkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bersemboyan: "Bersatu, Berjuang, Bermartabat".
PABPDSI bertujuan dan memiliki fungsi utama:
1, Menjadi mitra pemerintah daerah dan pusat dalam meningkatkan kapasitas serta sumber daya manusia (SDM) anggota BPD.
2. Menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan advokasi untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa.
3. Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga (seperti BNN untuk program Desa Bersinar, Badan Gizi Nasional, dan lain-lain).
2. Menjadi sarana komunikasi, koordinasi, dan advokasi untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta menampung aspirasi masyarakat di tingkat desa.
3. Menjalin kerja sama strategis dengan berbagai lembaga (seperti BNN untuk program Desa Bersinar, Badan Gizi Nasional, dan lain-lain).
Target PABPDSI Bentuk Sekolah BPD Indonesia
Sekolah BPD Indonesia (SBI) merupakan program pendidikan dan peningkatan kapasitas terstruktur yang digagas oleh Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI). Program ini dirancang untuk membekali sekitar 530 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia agar lebih profesional dan optimal dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa.
Konsep Strategis, Kurikulum, Silabus, dan Modul Sekolah BPD Indonesia (SBI) yang diprakarsai PABPDSI telah memperoleh validasi akademik dari para narasumber dan pembimbing, serta dinyatakan layak menjadi acuan tahap implementasi.
Validasi tersebut dituangkan dalam lembar persetujuan bertanggal 16 November 2026, setelah proses pembahasan dan penyempurnaan Buku Induk SBI melalui forum di IPDN Jatinangor.
Ini bukan akhir perjuangan, melainkan langkah menuju pembelajaran BPD yang lebih terarah, berjenjang, berbasis praktik, dan berkelanjutan.
Adapun jenjang kurikulum pembelajaran sistem pendidikan SBI terbagi menjadi tiga tingkatan kompetensi:
-BPD Muda: Berfokus pada orientasi dasar (kedudukan, fungsi, administrasi, musyawarah desa, dan kemitraan).
-BPD Madya: Mendalami kompetensi teknis (analisis dokumen perencanaan, anggaran, laporan, dan pengawasan).
-BPD Utama: Penguatan kepemimpinan strategis (fasilitasi musyawarah, negosiasi, mediasi, dan pemanfaatan data).
Sistem penyelenggaraan SBI menggunakan model pelaksanaan berbasis pada tingkat Kecamatan untuk efisiensi biaya dan penyesuaian waktu kerja anggota BPD, dengan rencana pilot project di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
(Iwan Joggie) PR



