Buntut Pendalaman Kasus Narkoba, Polres Soekarno-Hatta Periksa Ijonk Alias Artis Jonathan Frizzy Sebagai Saksi

JAKARTA, PR - Jonathan Frizzy alias Ijonk diduga terlibat kasus narkoba. Statusnya dalam kasus tersebut sementara adalah sebagai saksi. Ijonk dikabarkan sudah diperiksa sebagai saksi oleh Satresnarkoba Polres Bandara Soekarno Hatta pada 17 April lalu. Pemeriksaan kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini sejatinya merupakan buntut pendalaman kasus narkoba oleh Polres Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, yang bekerja sama dengan pihak Bea Cukai. (28/04/2025).

Dalam keterangannya Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno- Hatta mengungkapkan bahwa, hal tersebut adalah hasil dari kerjasama Satnarkoba Polres Soekarno-Hatta dengan Bea Cukai.

"Dari Satnarkoba bersama dengan Bea Cukai Soekarno Hatta kami berhasil menggagalkan sejumlah vape yang berisikan obat keras yaitu jenisnya etomidate, itu sekitar bulan Maret," ungkap AKP Michael K. Tandayu kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

"Lalu, ," lanjutnya,"Kami melakukan penelusuran penyelidikan, sehingga kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang Tersangka dan kita sudah melaksanakan penahanan, yaitu di Bulan Maret," tambahnya.

Saat ini, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dari hasil keterangan ketiga tersangka.

"Dari keterangan dan alat bukti yang disita, polisi kemudian melakukan pemeriksaan kepada Ijonk pada 17 April 2025," pungkas Kasat Narkoba, AKP Michael K. Tandayu.

(YA) PR

TNI AL Siap Bangun Pangkalan Pertahanan Laut di Madura, Kasal Terima Hibah Aset Tanah Barang Pemkab Sumenep

SURABAYA, PR - Sebagai wujud pembangunan kekuatan TNI AL di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) khususnya Pulau Madura, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima dan menyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tanah barang milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. (11/4/2025).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut ditandatangani Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, Sekda Kabupaten Sumenep Ir Edy Rasyadi dan Danlantamal V Surabaya Laksma TNI Arya Delano oleh di Mako Koarmada II Surabaya, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam penyampaiannya Bupati Sumenep mengatakan bahwa hal tersebut di latar belakangi oleh letak Pulau Madura yang dinilainya sangat strategis sebagai pintu gerbang vital bagi transaksi perdagangan internasional.

"Hibah aset ini dilatarbelakangi oleh strategisnya Pulau Madura, khususnya Sumenep yang merupakan pelabuhan penting di Nusantara. Sumenep telah menjadi pintu gerbang vital bagi perdagangan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dan dunia," kata Achmad Fauzi Wongsojudo,

Ia juga mengingatkan tentang letak geografis yang sangat menguntungkan di Perairan Selat Madura dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi titik penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. 

"Oleh karena itu, TNI AL sangat berkepentingan untuk memiliki Pangkalan TNI AL (Lanal) yang ideal di wilayah Madura. Lanal ini nantinya akan mendukung berbagai operasi keamanan laut dan memperkuat sistem pertahanan negara di wilayah timur Indonesia," tandas Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Di hadapan Bupati dan Ketua DPRD Sumenep, Kasal menyampaikan bahwa keberadaan Lanal di Sumenep nantinya akan menjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara TNI AL dan masyarakat Madura.

“TNI AL akan semakin kuat dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal, sementara masyarakat Sumenep dan Madura pada umumnya akan mendapatkan berbagai manfaat dari kehadiran pangkalan ini, baik dalam hal pembangunan daerah maupun peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Kasal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten Sumenep terutama Bupati Sumenep beserta jajaran Forkopimda yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam bentuk hibah tanah seluas 10,17 hektar yang terletak di Desa Patean, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Jawa Timur untuk pembangunan Lanal ini.

Di akhir amanatnya, Kasal berharap keberadaan Lanal di Sumenep akan menjadi stimulus bagi pengembangan pembangunan daerah.

"Pengembangan Pembangunan Daerah akan dapat terus meningkat sehingga akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Sumenep dan Madura secara keseluruhan," pungkas Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali.

(Ismail) PR

Pengusulan RM Margono Djojohadikusumo Menjadi Pahlawan Nasional Ditunda, SMSI Gelar Seminar Nasional

JAKARTA, PR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar Seminar Nasional bertema "Peran RM Margono Djojohadikusumo dalam Membangun Indonesia" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengusulan tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut sebagai Pahlawan Nasional.

Acara dibuka oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian sosial Mira Riyati Kurniati.

Hadir pada seminar Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP selaku Penasehat Panitia Pengusul dan Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Seminar menghadirkan pembicara kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Kehadiran Dudung untuk membacakan makalahnya diwakilkan kepada Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha Asisten Penasehat Presiden.

Sementara itu, dua narasumber utama adalah Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, serta Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI sekaligus sejarawan senior dari USU.

Tiga tokoh nasional turut memberikan tanggapan dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Guru Besar STIK-PTIK), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Negeri Makassar), dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastor sekaligus aktivis HAM anti perdagangan orang, Prof. Yuddi Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016.

Acara yang dipandu Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa, S.H., M.H. sebagai moderator. Acara didukung sejumlah pihak, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, serta Aris Production. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengapresiasi jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia.

Turut hadir sejumlah tokoh dalam kegiatan ini, di antaranya: Dr. Hartono Laras, Mayjen Herwin Supardjo, Mayjen Joko Warsito, Datuk Ujang Adam Malik, Forum Pemred SMSI, Milenial Cyber Media (MCM) SMSI, Dr. Dhoni (LBH SMSI), Doni Irawan (Ketua SMSI Lampung), Renaldi Sam Jaya (Ketua SMSI Kepri), Iqbal Irsyad, Nurzaman, Indra Jaya Noer, dan KH. Makhsum Hidayatullah.

Pengusulan Resmi Ditunda

Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengungkapkan bahwa pengusulan Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pahlawan nasional ditunda.

Menurut dia, penundaan itu didasarkan permintaan dari keluarga agar pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono tak dilakukan ketika Prabowo sedang menjabat sebagai Presiden.

"SMSI menyatakan pencalonan ini kita tunda sampai waktu kita tetapkan di kemudian hari, tetapi penundaan ini bukan berarti menunda proses," kata Firdaus

RM Margono selain pejuang kemerdekaan beliau identik dengan tokoh ekonomi dan perbankan bangsa yang menjadi salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Selaku penanggung jawab pengusulan, ia mengatakan pengusulan RM Margono menjadi calon pahlawan nasional ini merupakan hak masyarakat.

Mulanya, usulan gelar pahlawan bagi RM Margono terinspirasi ketika ada seminar usulan calon pahlawan bagi Herman Fernandez beberapa tahun yang lalu.

Menurut Firdaus, proses SMSI mengusukan RM Margono menjadi pahlawan nasional dilakukan sejak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Namun, belakangan setelah Prabowo menjadi Presiden pihak keluarga tidak ingin pengusulan gelar pahlawan itu seolah-olah jadi kesempatan.

"Karena penanda tangan dari sertifikat gelar pahlawan itu adalah Presiden. Nah, nanti kita kasihan juga dengan Presiden, kalau tiba-tiba baru ditandatangani, besok digoreng-goreng. Kan gitu, wajar sertifikat kakeknya yang ditandatangani," ujar Firdaus.

"Walaupun proses usulan pencalonan ini kita ajukan jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, tapi hari kita harus realistis bahwa presiden harus fokus pada urusan rakyat. Urusan rakyat, bangsa dan negara lebih penting dari pada nantinya disibukkan mengklarifikasi urusan penandatanganan gelar kepahlawan kakeknya" tandas firdaus.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo Budhisedjati, selaku penasihat panitia pengusul, mengatakan bahwa permintaan penundaan pengusulan gelar pahlawan nasional itu disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan bahwa permintaan penundaan itu merupakan kebesaran hati dari pihak keluarga.

Menurut dia, Prabowo dan Hashim selalu menyatakan bahwa pihaknya ingin betul-betul bekerja untuk rakyat.

"Jadi, saya melihat kebesaran hati dan adalah apa yang diungkapkan yang dilakukan sesuai dengan keinginan hati dan hati presiden tulus yang ingin bekerja untuk rakyat," kata Yohanes.

Ketua Panitia Pengusul, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, menyampaikan, SMSI memutuskan menunda pengusulan resmi RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional. Semula, pengusulan dijadwalkan pada 11 April 2025.

"Penundaan ini didasarkan atas pertimbangan situasi nasional saat ini. Kami tidak ingin pengusulan ini terkesan sebagai aji mumpung, mengingat RM Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo. Biarkan proses kajian akademik seperti riset dan seminar terus berjalan. Untuk itu, seminar, diskusi, dan sarasehan akan terus kami gelar baik di tingkat daerah maupun nasional, guna memperkuat kajian historis dan akademis,” Tandas Fachmi.

Menunggu Waktu Tepat

Fachmi menegaskan, dari berbagai seminar lokal, regional, hingga nasional yang telah diselenggarakan, telah terkonfirmasi bahwa RM Margono memiliki peran besar dalam pembangunan Indonesia.

"Beliau layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengusulkannya secara resmi ke Presiden melalui Kementerian Sosial," tegasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniati mengatakan bahwa RM Margono sepanjang hidupnya telah mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara yang kontribusinya sangat besar.

Sebagai salah satu pendiri, menurut dia, BNI salah satu pilar ekonomi bangsa yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Selain sebagai ekonom, RM Margono juga merupakan negarawan yang sudah berkontribusi kepada negara.

"Tentunya dengan seminar - seminar seperti ini diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami lebih jasa beliau serta mendukung usulan ini secara lebih luas," kata Mira.

 

(Arie/Ardon) PR

Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 Resmi Diberangkatkan Panglima TNI Dari Cilangkap, Jakarta Timur

JAKARTA, PR - "Misi ini telah menjadi saksi, kiprah beragam Kontingen dari berbagai negara, dengan prestasi dan pencapaian yang beragam," ucap Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (9/04/2025).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon pada tahun 2006 dan sejak saat itu Kontingen Garuda telah membangun tradisi, sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL.

"Kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia untuk secara berkelanjutan mengirimkan Satgasnya dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI," tegas Panglima TNI.

"Keseluruhan  personel  Satgas, selain sebagai  penjaga  perdamaian  di daerah  konflik juga berperan menjadi Duta Bangsa Indonesia  di  kancah  lnternasional yang memperkenalkan  keanekaragaman budaya Indonesia, namun tetap mengedepankan tugas  pokoknya sebagai  Peacekeeper," pungkas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sementara Komandan Kontingen Garuda UNIFIL Tahun Anggaran 2025  Kolonel Inf Raja Gunung Nasution, sekaligus Dansatgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL, mengatakan bahwa," Satgas TNI Konga tahun ini berjumlah 1090 personel, yang akan bertugas sampai dengan tahun 2026,' katanya.

Usai acara, ditempat yang sama Kapuspen TNI memberi keterangan kepada media bahwa  Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia ini sesuai Mandat UNSCR 2749 tahun 2024. Satgas UNIFIL yang dikirimkan ke Lebanon sudah 19 Kontingen dari 2006 sampai dengan 2025 yang dikirim.

"Kita melaksanakan mandat atau Chapter yang sudah diberikan sebagai penjaga perdamaian misal diperbatasan agar tidak ada insiden-insiden pelanggaran lintas batas dari Lebanon ke Israèl," tandas Brigjen TNI Kristomei.

Adapun Satgas yang diberangkatkan, terdiri dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S UNIFIL, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q UNIFIL, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga  XXV-Q UNIFIL, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O UNIFIL, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O  UNIFIL, Satgas Tim Kesehatan TNI Konga XXIX-P Level 1+ Hospital UNIFIL TA 2025, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL.

(Tugiono) PR

Perseteruan PWI Pusat Versus Daerah, Hendry : PWI Jabar Terseret Kasus BJB, Hilman : Gak Ngaruh, Salah Alamat!

JAKARTA, PR - Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah keputusan yang sah dan diambil berdasarkan kewenangan organisasi. Tindakan ini dilakukan menyusul pelanggaran serius yang dilakukan pengurus PWI Jabar.

“PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung KLB tidak sah yang tidak korum. KLB itu kini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Hendry, sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, ia memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi. Salah satunya dengan menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar.

Penunjukan ini, lanjut Hendry, bertujuan membenahi kepengurusan PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lain yang dianggap kompeten juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi.

“Kalau ada yang merasa keberatan, silakan kirim surat resmi. Kami akan evaluasi dan bisa saja diberhentikan,” tegas Hendry.

Putusan PN Tidak Terkait Jabatan Ketua Umum

Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Ia menegaskan, gugatan Sayid adalah perkara pribadi karena diberhentikan sebagai Sekjen oleh Dewan Kehormatan.

“Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Nama saya tidak disebut dalam gugatan, dan tidak masuk dalam putusan. Jangan diplintir, ini pembohongan publik,” kata Hendry.

Zulmansyah Tidak Sah Klaim Jabatan Ketua Umum

Hendry juga menegaskan bahwa Zulmansyah tidak sah mengklaim diri sebagai Ketua Umum hasil KLB. Menurutnya, KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan tidak sesuai dengan PD-PRT PWI.

Lebih lanjut, akta notaris KLB yang menyatakan dukungan terhadap Zulmansyah juga telah diadukan ke Bareskrim. Polisi bahkan sudah menurunkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang: Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo.

PWI Jabar Terseret Kasus BJB

Hendry turut menyinggung persoalan lain di internal PWI Jabar. Salah satunya adalah keterlibatan oknum dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB). Hal ini memperkuat alasan dibekukannya PWI Jabar untuk menjaga integritas organisasi.

Langkah Penyelamatan Organisasi

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, Hendry menegaskan bahwa langkah pembekuan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penyelamatan organisasi.

“PWI Pusat berhak membekukan kepengurusan, menunjuk Plt, dan membenahi organisasi di daerah. Ini langkah tegas untuk menjaga kehormatan dan aturan yang berlaku,” pungkas Hendry.

Sementara di Bandung, Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang. 

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarta,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.  

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya. 

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

PWI Jabar Konsisten Pegang Hasil Rapat Pleno

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat. 

Hal senada disampaikan sebagian besar  para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Tidak Ada Konfirmasi

Sementara itu,  pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. 

Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.

(Erwin, Ardon) PR

Sumber : Rilis PWI Pusat dan PWI Jabar

Usai Rakor Dengan Fukopimda, KPU Dan Bawaslu, Ribka Haluk Tegaskan Kabupaten Magetan Siap Laksanakan PSU

MAGETAN, PR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Kabupaten Magetan telah siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan di Pendopo Surya Graha, Magetan, Rabu (19/3/2025).

"Ke Magetan ini untuk memastikan kesediaan pelaksanaan PSU, lebih khusus pada pemerintah daerah, Forkopimda-nya," ujarnya.

Ribka menekankan, Pilkada merupakan hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya dalam memilih kepala daerah.Ia juga mengingatkan, Pilkada harus berjalan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber). Untuk mewujudkan hal ini, semua elemen terkait di Kabupaten Magetan telah menyiapkan semua kebutuhan PSU dengan baik. 

"Tadi sudah disampaikan, KPU juga sudah menyampaikan, sudah bersedia melaksanakan, Bawaslu juga sudah, TNI-Polri, semuanya sudah siap," ungkapnya.

Kemendagri berharap PSU dapat berjalan dengan lancar dan tidak terulang kembali. 

"Kita doakan, hari Sabtu semuanya bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya," tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Magetan Nizhamul menyampaikan, kedatangan Wamendagri Ribka bertujuan untuk memastikan kesiapan PSU yang akan digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab), KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan Kabupaten Magetan, telah melaporkan kesiapan masing-masing.

"Intinya kita sudah siap untuk melaksanakan PSU dan untuk kesiapan anggaran atau NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kita sudah siap-siap untuk melaksanakan PSU untuk KPU, Bawaslu, begitu juga dengan biaya pengaman dari TNI-Polri. Sudah ready semuanya," ungkapnya.

Senada dengan Nizhamul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan Suratno menilai kehadiran Wamendagri menunjukkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap kelancaran PSU. 

Dia melaporkan, koordinasi telah dilakukan jauh-jauh hari dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan tokoh masyarakat setempat, guna memastikan semua aspek telah siap.

Ia menegaskan, Pemkab Magetan telah menyiapkan anggaran dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran proses demokrasi agar PSU tidak perlu kembali terjadi.

"Demokrasi, kedewasaan masyarakat Magetan kita jaga. Semoga damai, sejuk, semua warga Magetan, keluarga besar Magetan. Ayo, handarbeni, ikut menyukseskan pelaksanaan PSU," tandasnya.

(Dalmuji) PR

Dua Pelaku Baru Pengoplos Bensin di PT Pertamina Tbk Ditetapkan Tersangka Kejagung Digelandang Masuk Bui

JAKARTA, PR - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 2 Orang Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023.Rabu 26 Februari 2025.

Kapuspenkum Kejagung menyebut bahwa kedua ditetapkan Tersangka kasus tersebut berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut. 

"Tim Penyidik menyimpulkan dalam ekspose perkara bahwa telah terdapat alat bukti cukup untuk menetapkan 2 orang Tersangka baru yaitu: Tersangka MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga," ujar Harli Siregar.

Sementara Direktur Penyidikan Jampidsus (Dirdik) Kejagung, Abdul Qohar dalam kenferansi pers tersebut menerangkan bahwa kedua tersangka ini ditetapkan berdasarkan:

Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Tersangka EC selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, ditetapkan berdasarkan:
Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.

"Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap para Tersangka selama 20 (dua puluh) hari ke depan berdasarkan: Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 a.n Tersangka MK di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 a.n Tersangka EC di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," tandasnya.

Ia juga memaparkankan terkait posisi kasus atau kronologi dalam perkara maling bensin ini.

"Tersangka Maya Kusmaya (MK) dan Tersangka Edward Cone (EC) atas persetujuan Tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang lalu Tersangka MK memerintahkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Tersangka EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) di terminal (storage) PT Orbit Terminal Merak milik Tersangka MKAR dan Tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92," ungkap Abdul Qohar.

Lanjutnya," Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business PT Pertamina Patra Niaga denganTersangka MK dan Tersangka EC melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term/pemilihan langsung (waktu berjangka) sehingga diperoleh harga wajar tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot/penunjukan langsung (harga yang berlaku saat itu) sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha/DMUT," bebernya.

"Tersangka Maya Kusmaya (MK) dan Tersangka Edward Cone (EC) mengetahui dan menyetujui adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% s.d. 15% secara melawan hukum dan fee tersebut diberikan kepada Tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa," sambung Dirdik.

Ia pun menegaskan bahwa, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:

Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Perbuatan Para Tersangka bertentangan dengan ketentuan:
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
TKO Nomor: B03-006/PNC400000/2022-S9 tanggal TMT 05 Agustus 2022 perihal Perencanaan Material Balanca dan Penjadwalan Impor Produk BBM.

Dirdik Kejagung menegaskan bahwa, "Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP," tegas Abdul Qohar.

(Setiawan) PR

Disinyalir Halangi Penyidikan Buronan KPK Harun Masiku, Sekjen PDIP Dicokok KPK Saat Tengah Bercokol di TKP

JAKARTA, PR - Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) didampingi Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (kanan) memberikan keterangan terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka Hasto Kristianto atas dugaan perintangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, tersangka Hasto Kristianto yang diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terpilih periode 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina.

"Tersangka Hasto Kristianto ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Februari s.d 11 Maret 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers,  (20/02.2025)

"Pada konstruksi perkara ini," lanjutnya," Dalam kegiatan tangkap tangan pada Januari 2020, Hasto Kristianto diduga memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam telepon genggamnya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan tersangka Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,"ungkap Setyo.

"Kemudian pada Juni 2024," sambungnya," Sebelum diperiksa sebagai saksi, Hasto Kristianto diduga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, yang pada telepon genggam ini terdapat substansi terkait pelarian tersangka HM yang perkaranya sedang ditangani KPK," urainya.

"Selain itu," tambahnya,"Hasto Kristianto juga mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tindakan tersebut diduga bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan," tandasnya.

Dalam proses penyidikan berjalan, penyidik KPK telah memeriksa puluhan orang saksi dan ahli untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Hasto.

"Bahwa sampai dengan saat ini telah dilakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi dan 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ungkap Setyo.

KPK menegaskan penahanan terhadap Hasto murni penegakan hukum. Tak ada intervensi politik dalam penanganan kasus tersebut.

"Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," kata Setyo.

Ia mengungkapkan penyidik mempunyai alasan objektif dan subjektif untuk menahan seorang tersangka termasuk Hasto. Kecukupan alat bukti dan barang bukti, kata dia, juga menjadi pertimbangan.

"Alasan penahanan itu adalah alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik," ucap Setyo.

Selanjutnya Ketua KPK menegaskan bahwa," Atas perbuatannya, tersangka Hasto Kristianto diduga telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," pungkas Setyo Budiyanto menegaskan seraya menutup konferensi pers. 

Politisi Senior PDI Perjuangan

Diketahui Hasto Kristiyanto merupakan politisi PDI Perjuangan. Saat ini Hasto menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Karier politiknya antara lain diawali dengan menjadi Wakil Sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDI-P pada 2002. Sebelum bergabung di PDI-P, Doktor Bidang Kajian Stategis dan Global Universitas Indonesia (UI) ini pernah berkarir di perusahaan BUMN PT Rekayasa Industri.

Hasto Kristianto juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2004. Didukung 29.850 suara, ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2004–2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliput Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Fraksi PDI-P menugaskan Hasto di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdangangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Hasto juga menjadi juru bicara Fraksi PDI-P di DPR.

Salah satu gebrakannya saat itu ialah menggalang hak interpelasi terkait surat Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) yang berisi arahan wapres kepada para menteri untuk tidak terlalu menganggap penting rapat kerja dengan DPR karena dianggap membuang- buang waktu dan tenaga. Reaksi keras DPR berujung pada pengunduran diri Setwapres.

Pada Pemilu 2009, Hasto menjadi bagian dari Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden. Hasto menjadi Sekretaris II Tim Kampanye Mega-Prabowo. Sedangkan di PDI-P, Hasto berkiprah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan DPP PDI-P.

Ia ditunjuk sebagai Wakil Sekjen dalam Kongres III PDI-P pada 6–9 April 2010 di Bali. Sebagai Wakil Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto tercatat turut mendampingi Megawati pada Konferensi Internasional Partai-partai Politik Asia (ICAPP) di Kamboja pada Desember 2010.

Selanjutnya, saat Pemilu 2014, Hasto ditunjuk sebagai Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Pemilu 2014,  Hasto ditunjuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo sebagai deputi Tim Transisi Pemerintahan. Tim ini bertugas menyiapkan peralihan pemerintahan 2014-2019.

Pada 26 Oktober 2014 Hasto dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI-P menggantikan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebutkan Hasto sempat digadang-gadang menjadi menteri. “Namun, saya perintahkan dia tetap bertugas di partai,” ujar Megawati (Kompas, 29/11/2014).

Beberapa waktu kemudian, Kongres IV PDI-P pada 9–11 April 2015 di Bali menetapkan Hasto sebagai Sekjen PDI-P untuk masa jabatan 2015–2019. Selanjutnya, dalam Kongres V PDI-P pada 8–11 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali, Hasto kembali dipercaya menduduki jabatan Sekjen PDI-P untuk kedua kalinya.

(TF/IR/ALS) PR

Sumber : Tessa Mahardhika

HPN ke-79 Tahun 2025, Presiden Prabowo : Pemodal Besar Dunia Cenderung Kuasai Media Untuk Pengaruhi Rakyat

JAKARTA, PR - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 Tahun 2025  kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Minggu (09/02/2025).

Prabowo mengatakan, selama delapan dekade terakhir, pers menjadi pilar penting dalam demokrasi meski tantangan zaman semakin dinamis.

“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” kata Prabowo pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2).

“Selama 8 dekade ini pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Oleh karenanya, Prabowo mengapresiasi kerja jurnalistik yang telah bekerja keras memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers, dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” tegasnya.

Dirinya memahami jika dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dalam maupun luar negeri. Ia juga mengingatkan bahwa, Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat.

"Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar," ungkap Presiden.

Menurutnya ada kecenderungan para pemodal besar di dunia ini untuk menguasai media dengan bermaksud mempengaruhi masyarakat negara tersebut.

"Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan Pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai," papar Presiden RI.

Prabowo berharap agar Pers Indonesia menjadi Pers yang dinamis dan Pers yang bertanggung Jawab serta Pers yang memiliki pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan Bangsa dan Negara.

"Saya percaya Pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia," tuturnya.

Presiden meminta Pers Indonesia menjadi Pers yang Pancasilais dan terlibat dalam pembangunan bangsa.

"Terlibat dalam pembangunan bangsa yang Komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Presiden RI, Prabowo Subianto..

(Awaluddin) PR

Sidak Perumahan Bersubsidi di Kab.Bekasi, Menteri PKP Beri Target Sebulan Pengembang Selesaikan Masalah Banjir

BEKASI, PR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi perumahan bersubsidi wilayah Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Minggu, 09 Februari 2025.

"Saya mendapat informasi terkait persoalan banjir disini (Perumahan Grand Permata Residence), hari ini saya sidak," kata Maruarar Sirait di hadapan warga dan pengembang perumahan Grand Permata Residence, Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Dikatakannya bahwa permasalahan banjir di perumahan bersubsidi wilayah Tambun sudah diketahuinya dari jejaring Kementerian PKP.

"Hari ini perumahan perumahan tersebut saya sidak dan sekaligus mempertemukan warga dengan pihak pengembang," kata Maruarar Sirait.

Dia lalu minta pengembang untuk menyelesaikan persoalan banjir agar selesai dalam waktu sebulan.

"Ini tanggal berapa? 9 Februari 2025 ya, saya minta tanggal 9 Maret 2025 mendatang tidak ada lagi keluhan warga terkair banjir," kata politisi Partai Gerindra itu, seraya mengingatkan bahwa perumahan bersubsidi menggunakan sumber dana dari APBD sebesar 75 persen per rumah, dan sisanya kewajiban pengembang.

"Ingat ya, ini dana APBN, jangan disepelekan," tegasnya.

Didampingi Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Naufal Al Ammari, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Heri Noviar dan Penjabat (Pj) Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, Menteri PKP menyempatkan diri untuk melihat langsung rumah warga yang sudah dihuni.

Tak hanya itu, Maruarar Sirait juga mendengar keluhan-keluhan dari penghuni rumah di Perumahan Grand Permata Residence.

Beberapa penghuni, selain menyampaikan keluhan banjir, juga kurangnya pencahayaan lampu pada malam hari.

Adapula penghuni yang berharap agar saluran drainase dikeruk dan akses jalan segera diaspal.

Menteri PKP lalu meminta nomor kontak warga yang mengeluh soal banjir agar melaporkan persoalan banjir yang akan diperbaiki pihak pengembang.

"Sebagai menteri memang perlu turun ke lapangan untuk memastikan kenyamanan para penghuni rumah bersubsidi," kata Maruarar Sirait.
Dalam sidak tersebut, Maruarar Sirait juga menemukan 1 unit rumah bersubsidi yang nampak hampir roboh.

"Tolong jelaskan mengapa ada rumah bersubsidi seperti ini, apakah dibiarkan penghuninya atau kenapa, kan seharusnya setahun setelah akad harus sudah ditempati," ucapnya.

Dalam sidak lainnya di Perumahan Suropati Residence, Maruara Siraid mengakui secara umum kondisinya sudah baik. Walaupun ia juga tidak memungkiri ada beberapa keluhan yang disampaikan penghuni. Seperti soal perlunya penerangan jalan.

"Yang positif disini (Perumahan Suropati Residence), saya tanya masyarakat airnya oke, aman. Jadi saya pikir ada yang sudah baik dan ada yang belum baik sehingga perlu diperbaiki," pungkasnya.

(Ardon) PR

Memicu Kekhawatiran Publik Terkait Dokumen Penting, Kebakaran Hebat Melanda Gedung Kementerian ATR/BPN

JAKARTA, PR - Kebakaran hebat melanda Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan dokumen dan data penting yang tersimpan di gedung tersebut.

Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, laporan kebakaran pertama kali diterima pada pukul 23.09 WIB.

Tim pemadam kebakaran yang terdiri dari 21 unit mobil dan 62 personel segera dikerahkan ke lokasi dan tiba dalam waktu sembilan menit setelah laporan diterima.

Objek sementara yang terbakar adalah Gedung BPN. Saat ini tim masih melakukan pencarian titik api di lantai satu,” ujar Satriadi dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Api yang cukup besar menyebabkan kepulan asap tebal yang menyelimuti gedung, sehingga sempat menyulitkan proses pemadaman. Meski demikian, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan situasi dalam waktu kurang dari satu jam.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung meninjau lokasi kejadian dan memastikan bahwa kebakaran telah berhasil ditangani dengan cepat.

“Apinya cukup besar, tapi petugas bergerak cepat sehingga kebakaran bisa segera ditangani,” kata Nusron kepada awak media di lokasi kejadian.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini. Namun, kekhawatiran muncul terkait keamanan dokumen-dokumen pertanahan yang tersimpan di dalam gedung.

Banyak pihak mempertanyakan apakah kebakaran ini berdampak pada arsip penting yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan sertifikat masyarakat.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang, sementara tim pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada potensi api kembali menyala.

Kebakaran ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya dokumen dan data yang tersimpan di gedung tersebut.

Masyarakat dan pegawai kementerian diimbau untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan informasi lebih lanjut dari otoritas terkait.

Situasi di lokasi kejadian kini dalam pemantauan ketat pihak berwajib, sementara investigasi lebih lanjut masih berlangsung.

 

(Yusuf) PR 

Jaga Stabilitas Dimasa Ceasefire, Satgas Indobatt XXIII-R (UNIFIL) Laksanakan AOR di Al-Qantara Dan Al-Qusayr

LEBANON SELATAN, PR – Dalam upaya menjaga stabilitas di masa ceasefire dan mendukung implementasi Resolusi DK PBB 1701, Satgas Indobatt XXIII-R yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) melaksanakan foot patrol di Area of Responsibility (AOR), tepatnya di Al-Qantara dan Al-Qusayr Lebanon Selatan, Kamis (6/2/2025).

Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R, Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H., M.H., yang turut serta dalam patroli ini, menerangkan dalam pers rilisnya pada media hari Minggu 9 Febuari 2025.

"Peacekeeper Indobatt XXIII-R melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan wilayah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat setempat agar kembali merasa aman di tanah kelahirannya," terangnya

Lanjutnya, "Saat menyusuri jalan-jalan Desa yang masih dipenuhi reruntuhan bangunan, Tim Patroli berinteraksi dengan beberapa warga yang telah kembali ke rumah mereka. Namun, bayang-bayang trauma masih jelas terlihat di wajah mereka," ungkap Kasi Cimic Satgas Indobatt XXIII-R.

Ia juga menekankan bahwa, "Kehadiran pasukan perdamaian tidak hanya sebatas menjalankan mandat UNIFIL, tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak konflik," tekannya.

“Kami berupaya membangun komunikasi dengan warga yang ditemui selama patroli. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga membagikan obat-obatan, buku, serta alat tulis untuk anak-anak yang kami temui,” tutur Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan.

Sementara itu, Tim Patroli Delta Company yang dipimpin oleh Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho, bersama Kapten Mar Akmal Hasibuan serta didampingi oleh Language Assistant (LA) Mr. Asmar, terus berupaya menjangkau wilayah-wilayah binaan mereka. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Satgas Indobatt XXIII-R dalam melaksanakan misi perdamaian di Lebanon Selatan," jelas Komandan Kompi D, Kapten Inf Dewa Made Windu Gosho.

(Mukidi) PR

Rapim TNI AU 2025, Kasau : Jadikan Budaya Safety Dan Cyber Security Awareness sebagai Pondasi Setiap Tugas

JAKARTA, PR  - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Udara tahun 2025 yang dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, yang mengangkat tema ”Pembangunan TNI AU AMPUH (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”, yang dilaksanakan di Gedung Soeharno Harbani, Mabesau. (Senin, 3-2-2025).

 

Dalam kesempatan tersebut Kasau menjelaskan bahwa momentum kegiatan ini menjadi kesempatan strategis bagi seluruh pimpinan yang ada di TNI Angkatan Udara.

"Mengevaluasi pencapaian, memperkuat sinergi antar satuan, serta menetapkan arah kebijakan yang relevan dengan dinamika dan tantangan tugas ke depan," jelasnya.

 

Selain itu untuk mempererat soliditas dan kebersamaan di seluruh jajaran, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan TNI Angkatan Udara yang AMPUH.

 

“Berkat komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh satuan, kita berhasil melewati tahun 2024 dengan pencapaian yang membanggakan khususnya tercapainya zero accident sepanjang tahun 2024. Saya harap para Kasatker dan para Komandan agar hands on untuk menjadikan budaya safety dan cyber security awareness sebagai pondasi dalam setiap pelaksanaan tugas baik di medan operasi maupun dilingkungan kerja sehari-hari” jelas Kasau lebih lanjut.

 

Pada Rapim TNI Angkatan Udara tahun ini, dibahas dua materi strategis yang berhubungan erat dengan tantangan dan kebutuhan TNI Angkatan Udara saat ini, yaitu Reformasi birokrasi pertahanan negara dan pembangunan kekuatan udara, serta Strategi pertahanan pulau besar dan konsep Sistem Pertahanan Udara Cakra.

 

“Melalui pemahaman komprehensif terhadap berbagai materi tersebut, TNI Angkatan Udara diharapkan dapat membangun kekuatan udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju” ujar Kasau.

 

Menutup paparannya Kasau mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberikan makan kepada tentara dan polisi, artinya rakyat menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi untuk bangsa dan negara," papar Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

 

Hadir dalam Rapim TNI tahun 2025 Para Pejabat Utama dan Komandan Satuan di Jajaran TNI Angkatan Udara maupun para pejabat jajaran TNI Angkatan Udara yang hadir melalui vicon di satuan masing-masing. 

(Irfan) PR

Dinilai Konflik Internal Organisasi Pers PWI Belum Selesai, Dewan Pers Tegaskan Tidak Akan Menghadiri HPN 2025

JAKARTA, PR - Dewan Pers (DP) menegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada  6 - 9 Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Alasannya, DP menganggap kepengurusan PWI saat ini berada dalam situasi dualisme yang belum terselesaikan, bahkan status organisasinya masih diperdebatkan, Sabtu (1/2/2025).

Meski tanpa restu Dewan Pers, perhelatan HPN tetap berjalan didukung oleh para pendukung Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah Zulmansyah Sekedang, hendry adalah Ketum PWI pecatan. Zulmansyah membuat acara HPN di Pekanbaru, sedangkan Hendry CH Bangun di Banjarmasin.

Hendry CH Bangun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ajang HPN ini kembali menyedot anggaran, baik dari APBD maupun dana sponsor dari pengusaha dan perusahaan.

Tak hanya itu, sejumlah daerah disebut-sebut mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi para peserta, yang sebagian besar adalah wartawan. Praktik ini bukan hal baru, mengingat setiap perhelatan HPN kerap diwarnai dengan pengajuan proposal permohonan dana ke berbagai pihak, termasuk pejabat dan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, melalui keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024, resmi melarang PWI menggunakan kantor di Gedung Dewan Pers. Keputusan itu diambil karena belum adanya titik terang terkait dualisme kepengurusan antara Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, mulai 1 Oktober 2024 tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian,” bunyi keputusan tersebut.

Tak hanya itu, DP juga tidak memberikan izin kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola PWI untuk menggelar uji kompetensi, baik secara mandiri maupun difasilitasi pihak lain.

Dalam keputusan itu, Dewan Pers menegaskan posisinya untuk tidak berpihak pada salah satu kubu dalam konflik internal PWI. DP juga menyatakan bahwa legalitas Hendry CH Bangun tidak diakui oleh Kemenkumham melalui SK AHU, tetapi dalam keputusan yang sama juga terdapat nama Sasongko Tedjo sebagai dewan pengawas di dua kepengurusan PWI yang bertikai.

Meski Dewan Pers tidak mengakui HPN versi PWI, acara tetap berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran ini kembali menjadi sorotan terkait sumber pendanaannya.

Sejumlah peserta HPN mendapat SPPD dari pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit pula wartawan yang mengajukan proposal permohonan dana ke berbagai instansi. Proposal bantuan itu menumpuk di meja-meja pejabat, yang akhirnya diduga mencari sumber anggaran tambahan, baik dari pos-pos yang tidak semestinya maupun jalur gratifikasi.

“Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah oknum wartawan juga disebut-sebut memanfaatkan celah anggaran dengan berbagai cara. Selain mendapat SPPD, ada yang mengajukan proposal dukungan dana keberangkatan hingga melakukan barter iklan pariwara. Dengan cara ini, biaya perjalanan mereka ke lokasi HPN bisa tertutupi, tanpa perlu mengeluarkan dana pribadi.

Ketidakhadiran Dewan Pers di HPN semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional. Di satu sisi, PWI terus melaksanakan acara ini dengan klaim sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia. Di sisi lain, DP bersikukuh bahwa HPN yang digelar oleh PWI tidak memiliki legitimasi karena dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan.

Dengan kondisi seperti ini, HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremoni bagi insan pers, tetapi juga menyingkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Tak hanya menyangkut legalitas PWI, tetapi juga bagaimana transparansi anggaran dalam kegiatan tahunan ini terus menjadi tanda tanya besar.

Komentar singkat dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang juga merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012 mengatakan saat di hubungi melalui chat pribadi, 

“Komentar saya singkat saja: sebaiknya mereka bubarkan diri saja, PWI tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini”, ucapnya.

Sementara itu, publik menunggu langkah Dewan Pers dan pemerintah dalam menyikapi dinamika yang terus berkembang di tubuh PWI. Akankah dualisme ini segera menemukan titik terang, atau justru semakin memperkeruh dunia Pers Nasional.

(Yusuf) PR

Program Makan Bergizi Gratis, Kasal Berserta Rombongan Santap Bersama Menu Sajian di SMA Hang Tuah 1 Jakarta

JAKARTA, PR - Dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, TNI AL dalam hal ini Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) mengaplikasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar dapur MBG di Seskoal. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada Selasa (14/1/2025).

Setibanya di Seskoal, Kasal langsung meninjau dapur MBG yang digunakan untuk memasak masakan untuk para siswa. Kasal juga menyempatkan untuk makan bersama di tengah-tengah para peserta makan bergizi gratis yang digelar di SMA Hang Tuah 1 Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, TNI AL melibatkan sekitar 3000 siswa-siswi sekolah di wilayah Cipulir yang terdiri dari SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.

Selain dapur umum yang digunakan untuk makan bergizi di Seskoal, TNI AL akan menyiapkan 96 titik di seluruh wilayah kerja TNI AL di Indonesia, dan hingga kini sudah siap sebanyak 10 titik. TNI AL juga akan memanfaatkan program ketahanan pangan melalui Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang telah digelar, salah satunya seperti budidaya ikan yang nantinya dapat dinikmati para siswa.

Di hadapan awak media, Kasal menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi ini sudah berjalan dua hari di SMAN 1 Hang Tuah Jakarta. Lebih lanjut, Kasal juga menyampaikan untuk penilaian gizi makanannya, 

"TNI AL sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan, dimana pada dapur umum ini dapat memasak sebesar 3000 porsi yang dapat dinikmati sebanyak 8 sekolah di Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

"Untuk di daerah pesisir, kita siapkan lauk ikan. Kita juga kerja sama dengan Dinas Perikanan Daerah di Setiap tempat. Tidak hanya di Lantamal, di Batalyon Marinir kita juga disiapkan kedepannya pada 96 titik itu. Seluruh wilayah Kerja TNI AL nantinya akan kita manfaatkan untuk menggelar makan bergizi ini," sambungnya.

Lebih lanjut Kasal juga menekankan bahwa, Kehadiran TNI AL harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. 

 

"Pelaksanaan Program makan bergizi gratis ini ini selaras dengan penekanan Presiden RI H. Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita, dimana salah satunya memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," terang Kasal

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

 

"Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul," tandas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

 

(Muritno) PR 

Program Diversifikasi Pangan, Mendagri Mendesak Pemda Mendorong Masyarakat Kembangkan Variasi Bahan Pangan

JAKARTA, PR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendorong masyarakat untuk mengembangkan variasi bahan pangan. Kebijakan ini untuk mendukung Program Diversifikasi Pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan potensi lokal sesuai karakteristik wilayah. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

“Tolong untuk mendukung perintah Bapak Presiden melalui Perpres 81 Nomor 2024 tentang optimalisasi diversifikasi pangan, artinya pangan yang lebih bervariasi. Tidak hanya [bergantung] kepada beras,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/1/2025).

Mendagri menyampaikan, regulasi yang mendukung ketahanan pangan lokal tersebut perlu dijalankan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana membentuk tim di tingkat pusat maupun daerah. Pihaknya juga akan membuat regulasi yang berisi pedoman yang membantu Pemda dan masyarakat dalam mewujudkan diversifikasi pangan.

“Tim daerah, saya akan membuatkan Instruksi Mendagri mengenai bagaimana bentuk organisasinya dan langkah-langkah apa yang bisa menjadi guidelines untuk dilaksanakan oleh daerah, dalam rangka mendorong optimalisasi diversifikasi pangan termasuk sosialisasi kepada masyarakat,” terangnya.

Guna mendukung diversifikasi pangan, Mendagri menyebut perlu pula gerakan tanam di setiap daerah hingga tingkat desa. Apalagi mayoritas daerah di Indonesia memiliki lahan yang subur. Ketika Pemda bisa mengajak masyarakat untuk tidak bergantung pada beras, maka permintaan terhadap beras menurun sehingga suplainya dapat diarahkan ke ekspor.

“Kalau digalakkan gerakan tanam tiap-tiap daerah seperti arahan Bapak Presiden pada saat memimpin Rakor [melalui] Zoom Meeting akhir tahun lalu, akhir bulan Desember lalu, gerakan tanam setiap daerah, setiap desa, sebetulnya bisa diatasi,” ungkapnya.

Program diversifikasi berbasis pangan lokal yang sangat berlimpah akan memberikan keuntungan yang besar. Mendagri menyebut, Indonesia merupakan negara tropis dengan keanekaragaman sumber daya alam yang kaya, serta memiliki iklim yang mendukung. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Karbohidrat yang didapat dari beras perlu divariasikan dengan sumber lain yang lebih rendah gula.

“Kita sangat berlimpah sekali sebenarnya pangan lokal, ada jagung, ada sagu, ada sukun, ada ubi jalar, ada singkong, ada sorgum, ada talas atau keladi, dan lain-lain,” tandasnya.

(Taufan) PR