
JAKARTA, PR - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau Pemerintah Daerah
(Pemda) yang daerahnya terdampak bencana untuk segera menetapkan status
tanggap darurat bencana. Langkah ini penting agar pihak terkait seperti
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menyalurkan berbagai bantuan
pangan.
Diketahui,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir
akibat tingginya curah hujan. Kedua daerah itu diimbau untuk mencontoh
langkah Kabupaten Wajo yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap
darurat bencana ketika dilanda banjir.
“Kepada
teman-teman Kepala Daerah, bila terjadi bencana apa pun yang
mengakibatkan gangguan dari pasokan pangan, agar menetapkan status
darurat bencananya segera, dan dapat menghubungi Badan Pangan Nasional,”
jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di
Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin
(6/5/2024).
Selain
itu, Tomsi juga menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai
memasuki musim panas. Dirinya berharap, Kementerian Pertanian
(Kementan) yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengoptimalkan pompa
air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan.
“Begitu
[pompa] terpasang baik segera dioptimalkan maupun yang sudah terpasang
supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” terangnya.
Di
lain sisi, dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga
sejumlah komoditas pangan. Hal itu terutama terhadap komoditas yang
pasokannya bergantung pada impor seperti bawang putih. Untuk mengatasi
persoalan ini diperlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari
pemerintah, pemerintah daerah, hingga para importir.
Sebagai
tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber di
antaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar
Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto
Suwignyo, serta Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan
Edy Priyono.
Selain
itu hadir pula narasumber dari Kementerian dan Lembaga lainnya yang
terhubung secara daring. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementan,
Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan
Agung. Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah
dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
(Irfan) PR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar